Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada mengembangkan platform WebGIS Batas Maritim Indonesia untuk memperkuat transparansi tata kelola laut dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16: Peace, Justice, and Strong Institutions. Penelitian ini dipimpin oleh dosen Muhammad Iqbal Taftazani bersama mahasiswa Waljiyanto, Putri Shafaa Salsabila, dan Wahyu Eka Saputra.
Indonesia memiliki sistem batas laut yang kompleks, melibatkan sepuluh negara tetangga. Selama ini, peta batas maritim resmi sering kali sulit diakses publik dan disajikan dalam format statis. Melalui WebGIS ini, tim UGM menghadirkan solusi digital yang terbuka, interaktif, dan edukatif. “Kami ingin menghadirkan data geospasial maritim yang dapat diverifikasi publik dan mendukung transparansi kebijakan,” ujar Iqbal.
Sistem ini dibangun dengan QGIS 3.28, Leaflet.js 1.9.4, dan Bootstrap 5.0.0 menggunakan data resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang disesuaikan dengan standar SNI metadata. WebGIS menampilkan berbagai zona maritim seperti Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen, disertai dasar hukum, koordinat, dan status delimitasi. Pendekatan client-side architecture membuat sistem ini ringan dan mudah diakses lewat peramban.
Riset ini berperan penting dalam implementasi SDG 16, terutama pada aspek transparansi dan penguatan institusi publik. Dengan menyediakan data terbuka yang akurat, WebGIS memungkinkan masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami batas wilayah laut secara jelas dan akuntabel. “Transparansi geospasial adalah kunci memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan kelautan nasional,” tambah Iqbal.
Halaman Case Study dalam sistem ini menampilkan contoh batas ZEE Indonesia–Australia yang belum diratifikasi, memperlihatkan bagaimana diplomasi maritim dapat dijelaskan secara objektif melalui data visual. Fitur ini menjadikan WebGIS bukan hanya alat teknis, tetapi juga sarana diplomasi digital yang mendukung tata kelola laut yang damai dan berbasis data.
Riset ini juga menegaskan peran UGM dalam mendorong prinsip open government di bidang kemaritiman. Teknologi geospasial digunakan untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan mendukung kebijakan publik yang transparan. Ke depan, tim berencana menambah sistem backend yang aman untuk data sensitif serta fitur multiuser bagi lembaga pemerintah.
Melalui pengembangan WebGIS ini, Departemen Teknologi Kebumian SV UGM berkontribusi nyata terhadap SDG 16 dengan membangun sistem informasi yang adil, transparan, dan inklusif. Inovasi ini menjadi langkah strategis menuju tata kelola laut Indonesia yang kuat, akuntabel, dan berbasis data terbuka.
